Putusan hakim merupakan bagian dari hukum acara perdata yang meliputi arti putusan hakim. Oleh karena itu hukum pidana militer pada dasarnya hanya dapat berlaku atau dikenakan pada anggota militer. Makalah hukum acara pidana militer dan umum kumpulan makalah. Perkembangan selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah di undangkannya undangundang no. Hukum acara peradilan militer diatur dalam tempat pengaturan yang sama dengan ketentuan materiil dari pidana militer itu sendirai yakni di dalam undangundang no. Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan menggunakan alatalatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.
Kami sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi tugas mata kuliah hukum acara pidana. Contoh makalah tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang. Mar 19, 2016 dalam arti sempit, hukum acara pidana yaitu kumpulan peraturan tentang proses pelaksanaan hukum acara pidana, dan dalam arti luasnya yaitu kumpulan peraturan pelaksanaan hukum acara pidana ditambah dengan peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Faisal salam, 2002, hukum acara pidana militer di indonesia, cv.
Apr 25, 20 berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai eksistensi penegakan hukum pidana militer, khususnya di indonesia, maka penulis merasa tertarik untuk mengangakat perihal pembahsan dalam hukum pidana militer dalam sebuah makalah dengan judul penegakan hukum pidana militer. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya. Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer, yakni suatu peraturanperaturan khusus yang hanya berlaku bagi angota militer itu. Hukum acara perdata adalah rangkaianrangkaian peraturanperaturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturanperaturan hukum perdata.
Perubahan undangundang peradilan militer yang selalu diikuti dengan perubahan terhadap hukum acara pidana militer, bila hal ini dilakukan tentunya perlu mengingat kepentingan yang terdapat dalam organisasi militer itu sendiri, namun tidak. Nov 23, 2015 judul skripsi hukum pidana paling mudah dikerjakan pengaturan tindak pidana yang menghambat proses peradilan contempt of court dalam sistem hukum pidana indonesia. Sehingga atas dasar pasal 2 undangundang nomor 6 tahun 1950 yang menjadi pedoman dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu perkara pidana dalam lingkungan peradilan militer. Selanjutnya dalam makalah ini penulis akan membatasi dengan hanya membahas pengadilan tentara pemerintahan militer. Makalah hukum acara perdata sejarah, definisi dan sumber. Apr 12, 2014 oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sebagaimana diketahui dengan berlakunya undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undangundang hukum acara pidana kuhap, maka herzieneinlandsch reglement dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Delik mandiri adalah delik yang dilakukan hanya satu kali saja.
Hukum pidana militer sebagai hukum pidana khusus pada uraian terdahulu, penulis telah mengemukakan bahwa hukum pidana militer itu berfungsi sebagai pelengkap terhadap hukum pidana umum. Sebagaimana telah kita ketahui pemidanaan bagi seorang prajurit militer hanya diatur dalam kitab undangundang hukum pidana militer kuhpm. Doc makalah hukum pidana hasbullah al farisy academia. Dalam salah satu pertimbangannya, undangundang tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam undangundang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undangundang nomor 14. Uncategorized posted on december 2, 2009 aplikasi elearning. Selain itu menurut hukum pidana, suatu delik lahir dengan diundangkannya larangan tersebut dalam lembaran negara, sedangkan dalam hukum adat suatu delik lahir bersamaan dengan lahirnya tiap tiap peraturan meskipun tidak tertulis. Apr 21, 2015 ketentuan hukum acara pidana militer mengatur bahwa penyelidikan terhadap suatu peristiwa pidana adalah sama dengan yang diatur dalam kuhap, kecuali bahwa jika dalam kuhap ditentukan bahwa untuk melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi negara republik indonesia sedangkan dalam hukum acara pidana militer yang berwenang melakukan penyelidikan adalah polisi militer. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma. Sebelum kedatangan bangsa belanda yang dimulai oleh vasco da gamma pada tahun 1596, orang indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Macammacam pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Maka dari itu disyariatkanya beberapa hukum islam bagi penganutnya, misalnya perdata dan pidana, khususnya pdana dalam ruang lingkup yang lebih spesifik lagi yaitu teori pembuktian, yang pada dasarnya sebuah tindak pidana misalnya pembunuhan, tidak serta merta seseorang bebas menghakimi sendiri atau main hakim sendiri maka dari itu menjawab. Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai eksistensi penegakan hukum pidana militer, khususnya di indonesia, maka penulis merasa tertarik untuk mengangakat perihal pembahsan dalam hukum pidana militer dalam sebuah makalah dengan judul penegakan hukum pidana militer. Pada tanggal 15 oktober 1997 telah diundangkan undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, undangundang tersebut secara substansial mengatur tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dan oditurat, hukum acara pidana militer dan hukum tata usaha militer. Demikianlah materi tentang makalah hukum pidana yang sempat kami berikan. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Hukum acara pidana tentara dan hukum disiplin tentara bagi. Oct 11, 2016 hir ini mengatur tentang acara di bidang perdata dan bidang pidana. Hukum pidana militer kuhpm sebagai hukum material dan hukum acara. Jul 14, 20 peradilan militer saat ini berpijak pada undangundang no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Pasal 214 mengatur mengenai acara pemeriksaan verstek. Berikut ini penjelasan tentang pengertian kedua hukum tersebut hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Jan 14, 20 dengan demikian kedudukan hukum acara perdata amat penting, karena adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa adanya kepastian hukum bahwa setiap orang berhak mempertahankan hak perdatanya dengan sebaikbaiknya dan setiap orang yang melakukan pelangaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dapat dituntut melalui pengadilan.
Dengan dikeluarkannya kedua undangundang diatas, maka peraturanperaturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materil. Apabila dilihat dari sudut mereka yang tunduk pada yuridiksi peradilan militer, maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer selain hukum pidana lainnya atau dengan kata lain, seseorang militer merupakan subyek tindak pidana militer juga subyek tindak pidana umum. Sianturi, hukum pidana militer di indonesia, badan. Undangundang hukum pidana militer kuhpm sebagai hukum materiil dan hukum acara pidana militer sebagai hukum formil. Dec 07, 2014 dengan demikian kedudukan hukum acara pidana amat penting, karena adanya hukum acara pidana, masyarakat merasa adanya kepastian hukum bahwa setiap orang berhak mempertahankan hak pidananya dengan sebaikbaiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Kemudian dalam pasal 6 undangundang nomor 1 drt tahun 1951 ditetapkan bahwa acara pidana sipil untuk segala pengadilan negeri dan alat penuntut umum padanya, segala pengadilan tinggi seberapa mungkin hir diambil sebagai pedoman. Makalah diskusi hukum pidana dan acara peradilan militer categories. Hukum acara dibagi menjadi dua, yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dan pengertian keduanya tidak sama dengan pengertian hukum acara, karena hukum acara mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Demikian terdapat beberapa pendapat pakar hukum mengenai hukum pidana militer, ada yang mengatakan bahwa hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus dan ada pula yang mengatakan bahwa hukum pidana militer sebagai hukum pidana tambahan atau pelengkap. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak.
Dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi kitab. Feb 20, 2011 ancaman pidana untuk pasal 335 ayat 1 kuhp adalah 1 satu tahun penjara dan pidana penjara dengan kurungan itu berbeda, setidaknya bisa dilihat kalau kurungan tidak boleh lebih dari 1 tahun sedangkan pidana penjara maksimal 15 tahun, selain itu pidana kurungan dapat mengganti pidana denda sedangkan pidana penjara tidak bisa, yang jelas. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum eropa kontinental, contoh makalah tentang sistem hukum dan peradilan nasional kabelantena. Mar 29, 2015 dari sudut justisiabel hukum pidana militer adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat militer yang tunduk kepada system peradilan militer, yang menentukan dasardasar dan peraturanperaturan tentang perbuatan apa saja yang diijinkan dan tidak diijinkan. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macammacam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syaratsyarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai. Hukum pidana militer pdf makalah bentuk kesalahan hipotesis. Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer. Dilihat dari perspektif hukum pidana kuhpm dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, hal tersebut disebabkan kuhpm dibentuk dan diberlakukan bagi orangorang tertentu misalnya anggota angkatan bersenjata yang pengaturannya dilakukan secara khusus. Pengertian hukum pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Sesudah proklamasi tanggal 17 agustus 1945 keadaan tersebut dipertahankan dengan pasal ii. Sejarah hukum pidana umum dan militer kumpulan makalah.
Dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi kitab undangundang hukum pidana militer kuhpm sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer sebagai hukum formal. Hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu. Nov 18, 2008 hukum acara peradilan militer diatur dalam tempat pengaturan yang sama dengan ketentuan materiil dari pidana militer itu sendirai yakni di dalam undangundang no. Dalam ensiklopedia indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu. Menurut pasal 1 angka 1 kuhap, penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Contoh makalah hukum pidana tentang macammacam delik. Penyidik polri yang anda tanyakan mengacu pada pengertian penyidik dalam undangundang no. Contoh makalah hukum pidana tentang macammacam delik tindak pidana on june 28, 2015 hukum. Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi angkatan bersenjata dan penduduk sipil. Dalam arti sangat luas, ditambah lagi dengan peraturan tentang alternatif jenis pidana. Dengan demikian kedudukan hukum acara pidana amat penting, karena adanya hukum acara pidana, masyarakat merasa adanya kepastian hukum bahwa setiap orang berhak mempertahankan hak pidananya dengan sebaikbaiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dapat dituntut melalui pengadilan.
Dilihat dari perspektif hukum pidana kuhpm dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, hal tersebut disebabkan kuhpm dibentuk dan diberlakukan bagi orangorang tertentu misalnya anggota angkatan bersenjata yang pengaturannya dilakukan. Dalam salah satu pertimbangannya, undangundang tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam undangundang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan. Hukum di indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Kenyataannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi kitab undangundang. Untuk menyelesaikan setiap tindak pidana militer yang terjadi jelas diperlukan juga hukum acara pidana militer yang akan memuat mengenai proses pemeriksaan suatu perkara pidana militer di dalam suatu pengadilan. Dengan dikeluarkannya kedua undangundang diatas, maka peraturanperaturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara. Panitia tersebut telah berhasil menyusun rencana undangundang hukum acara pidana yang bercermin kepada hasil seminar hukum nasional mengenai hokum. Sejarah hukum acara pidana di indonesia beranda hukum. Asasasas dan ciriciri tata kehidupan militer sebagai berikut.
Sedangkan acara pidana ringan rol berlaku landsgerechts reglement sbld 1914 nomor 317 jo. Dalam acara perdata, akta otentik menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya, sampai dibuktikan kepalsuannya. Sejarah hukum pidana umum dan militer masa kemerdekaan republik indonesia. Hukum pidana militer di indonesia bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, akan tetapi lebih mengatur perihal pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit tni. Feb 17, 20 kitab undangundang hukum pidana militer buku pertama bab pendahuluan penerapan hukum pidana umum pasal 1 diubah dengan. Dengan dikeluarkannya kedua undangundang diatas, maka peraturanperaturan di bidang. Apr 28, 2014 dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi kitab undangundang hukum pidana militer kuhpm sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer sebagai hukum formal. Asas kesatuan komando, dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Hukum pidana militer ini adalah bagian dari peraturanperaturan khusus yang berlaku hanya untuk anggota militer saja, dan tidak mengikat kepada pihak lain. Aug 02, 2019 hukum pidana militer di indonesia bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, akan tetapi lebih mengatur perihal pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit tni. Makalah diskusi hukum pidana dan acara peradilan militer.
Hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakantindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. T erdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Lisa, 2011, desersi kejahatan militer terhadap tugasnya. Pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar. Peradilan militer saat ini berpijak pada undangundang no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Dari sudut justisiabel hukum pidana militer adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat militer yang tunduk kepada system peradilan militer, yang menentukan dasardasar dan peraturanperaturan tentang perbuatan apa saja yang diijinkan dan tidak diijinkan. Makalah tata cara hukum peradilan umum, hukum peradilan agama, hukum peradilan militer bab i. Bahwa, dengan dikeluarkannya kedua undangundang diatas, maka peraturanperaturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materil tidak diperlakukan lagi. Hir ini mengatur tentang acara di bidang perdata dan bidang pidana. Kasus tersebut adalah pembunuhan yang hanya dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut. Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer dan bersamaan dengan ini pula dikeluarkan undangundang nomor 8 tahun 1946 tentang hukum acara pidana guna peradila tentara.